resume hasil presentasi

SMART MOBILITY

Salah satu indikator smart city adalah smart mobility, yaitu sistem pergerakan yang memungkinkan terjadinya pemenuhan kebutuhan dengan pergerakan seminim mungkin dan secepat mungkin. Adapun indikator dari smart mobility, menurut Boyd Cohen, ada tiga yaitu Mixed modal access, Prioritized clean and non-motorized options, and integrated ICT.

Inti dari pergerakan untuk pemenuhan kebutuhan adalah aksesibilitas dan mobilitas, sistem pergerakan yang baik adalah sistem dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dan dengan mobilitas yang juga tinggi. Namun tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi saja tidak cukup untuk mengatakan suatu sistem pergerakan cerdas, sistem pergerakan yang cerdas adalah sistem pergerakan yang meminimalisir pergerakan itu sendiri.

Jadi, smart mobility dapat diartikan sebagai sebuah kota dengan sistem pergerakan yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan pergerakan yang sesedikit mungkin (less mobility), hambatan serendah mungkin (move freely), dan waktu tempuh sesingkat mungkin (less travel time).

SMART GOVERNMENT

Smart Government merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City. Secara umum, Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, Smart City selain mencakup administrasi pemerintahan juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya.

Pertanyaan seputar konsep penggabungan jalan keluar permasalahan layanan administratif di masyarakat dengan teknologi sudah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia sejak lama. Hal itu juga lah yang kemudian mendorong munculnya istilah e‐government di masa lalu.

Kala itu, e‐government berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian beberapa waktu setelahnya, implementasi e‐government mulai terlihat dengan adanya pelayanan secara real‐time dan lebih cepat di instansi‐instansi pemerintahan. Sayangnya, kelemahan dari konsep e‐government adalah pelayanannya bersifat eksklusif, artinya masih terpisah‐pisah untuk tiap layanan dan instansi.

Dengan landasan e‐government yang sudah ada, maka kemudian muncul versi pembaruan yang bernama Smart Government. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam Smart Government dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif.

Dalam beberapa praktiknya di Indonesia sampai saat ini, Smart Government memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda‐beda untuk tiap daerah. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Contohnya Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman, melalui mesin bernama e‐Kios. Sistem e‐Kios adalah kios pelayanan publik yang bersifat real‐time dan satu pintu. Melalui e‐Kios masyarakat bisa mengajukan semua bentuk perizinan dan permohonan jasa publik tanpa harus berpindah dari satu instansi pemerintah ke instansi lain. Hingga April 2015, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengatakan bahwa sudah ada 203 e‐Kios di seluruh Surabaya.

Sedangkan di Jakarta dan Bandung, selain kemudahan pelayanan publik dan perizinan, konsep lain Smart Government‐nya adalah transparansi. Yaitu mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan. Pengaduan kepada pemerintah dan pemberian reputasi kepada perangkat daerah dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi online.

Beberapa kota tersebut juga mengintegrasikan Smart Government secara langsung dengan aplikasi besar Smart City. Keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan integrasi ini dibuktikan dengan dibangunnya Command Center, pusat kendali untuk seluruh komponen Smart City termasuk Smart Government.

Langkah serupa juga segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Pasca terwujudnya Smart Government, berarti pemerintah daerah tidak lagi hanya berlomba dengan daerah lain secara nasional dalam hal kualitas pelayanan publik, tetapi juga secara global. Smart Government diarahkan supaya mampu membangun Smart City yang ramah bagi semua orang.

Artinya, Smart Government harus mampu mempertahankan dan meningkatkan kemudahan akses all‐in‐one. Tidak ada lagi kebingungan, antri panjang di berbagai instansi pemerintahan, dan mengisi formulir kertas berlembar‐lembar.

SMART PEOPLE

Smart people adalah salah satu dimensi penting dari smart city, smart people dapat disebut sebagai masyarakat yang ikut berpatisipasi secara langsung demi terciptanya smart city dan juga mendukung untuk pembentukan smart city

Pengaruh Smart People Dalam Smart City

Modal sosial dalam smart people terhadap smart city sangat terpengaruh besar melalui  menguat:

1. Meningkatnya rasa tanggung jawab  terhadap kepentingan publik

2. Meluas partisipasi dalam proses demokrasi antar masyarakat

3. Menguatnya serasian, dan menurunnya kejahatan

Peran smart people terhadap smart city

Peran smart people terhadap smart city yaitu sebagian dari masyarakat ikut berpartisipasi terhadap perkembangan kota tersebut. Jadi dapat diartikan masyarakat yang mendukung kotanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Smart people dapat berupa komunitas ataupun kumpulan dari sebagian masyarakat yang memiliki gagasan untuk membangun kotanya agar lebih maju.

SMART ECONOMY

Smart Economy, dengan pertanyaan besarnya adalah bagaimana TI bisa jadi media untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kota. Kuncinya adalah dengan menggunakan TI maka peluang untuk membentuk jaringan sosial yang baru terbuka sangat lebar. Generasi muda sangat aktif menggunakan media sosial membuat mereka mempunyai akses informasi yang besar, jaringan sosial yang luas, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Pemanfaatan potensi ini untuk mendukung kewirausahaan (technopreneur) akan sangat positif. Dengan akses terhadap TIK yang merata pada warga kota, seperti tersedianya akses internet cepat dan murah, kecilnya gap warga terhadap teknologi baru, maka akan membuat aktivitas ekonomi menjadi bergairah dengan mudahnya melihat potensi bisnis yang mendorong kemunculan entrepreneur entrepreneur baru.

Smart Economy diringkas menjadi dua hal. Pertama membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif. Kedua untuk aktivitas bisnis yang sudah berjalan, akan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan tumbuh dalam konteks ’sustainable’. Pertanyaan selanjutnya bagaimana membuat bisnis lebih produktif serta efisien, salah satu jawabannya adalah Datafication, alias mengusahakan semua aktivitas bisnis dapat direpresentasikan dalam bentuk data dan tercatat, untuk itu perlu ‘attitude / SOP’ yang disiplin dalam usaha usaha untuk tertib data (data entry), pengumpulan data, crawling data, data analytics dan lain lain.

SMART CITY

Smart City merupakan suatu konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep Smart City ini dimaksudkan untuk mempermudah segala urusan dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Dengan kata lain Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat kota  mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat guna kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan aktivitas secara real time.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu membangun enam unsur dimensi dari Smart City yaitu:

1.  Ekonomi Pintar (Smart Economi)

Smart Economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan, jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

2. Lingkungan Pintar (Smart Environment)

Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan system perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan system transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur.

3. Mobilitas Pintar (Smart Mobility)

Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak,bagi masyarakat dan public. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30 % lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun public. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar.

4. Masyarakat Pintar (Smart People)

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital) maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.

5. Kehidupan Pintar (Smart Living)

Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

6. Pemerintah Pintar (Smart Governance)

Kunci utama keberhasilan penyelengaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”.